Presiden RI, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR RI, Ketua Partai Politik, para pembesar negeri ini sudah tahu persoalan persampahan Indonesia saat ini. Pengelolaan sampah kita belum beres. Sejumlah daerah dirudung permasalahan sampah. Juga tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dalam kondisi darurat dan kritis. Kondisi persampahan kita pada September 2022 sampai Maret 2023, masih banyak

21 Februari 2005, Senin dini hari, bukit sampah setinggi 60 meter dengan panjang 200 meter di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah, Kota Cimahi, Jawa Barat, tiba-tiba longsor, menyapu dua permukiman dan menewaskan 157 orang. Tragedi 18 tahun silam itu terjadi akibat hujan deras semalam suntuk dan ledakan gas metana dari dalam tumpukan bukit sampah tersebut.

Dalam 3 tahun ke depan Pemerintah akan melakukan perluasan atas pajak karbon. Terdapat setidaknya empat sektor yang nantinya akan dikenakan pajak karbon. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyampaikan, saat ini penerapan pajak karbon hanya untuk PLTU batubara saja. Rencana perluasan sektor akan ditinjau dan disesuaikan pada peta jalan pajak karbon

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengharapkan setiap daerah di Indonesia dapat bersih dari sampah. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Sayid Muhadhar menilai momentum Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) menjadi semangat bagi seluruh unsur di daerah dapat mewujudkan target zero emission dari sektor sampah. “Kami ingin daerah dapat merasakan manfaat dari gerakan

Pemprov DKI mengatakan Jakarta dipenuhi 7.500 ton sampah. Disebutkan hal itu menjadi permasalahan serius bagi Jakarta jika tak segera dikendalikan. Artikel selengkapnya : https://news.detik.com/berita/d-6576975/pemprov-dki-jakarta-hari-ini-dipenuhi-tidak-kurang-7500-ton-sampah

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti soal pengelolaan sampah Jakarta. Menurutnya, sampah di Jakarta bisa mencapai 8.000 ton per harinya. Oleh karena itu butuh lebih banyak fasilitas pengolahan sampah untuk mengurusnya. Saat ini sendiri, Luhut menyebutkan Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki fasilitas daur ulang sampah refused devined fuel (RDF) di Bantargebang. Menurutnya, fasilitas

Hingga saat ini, timbulan sampah masih menjadi masalah akibat buruknya pengelolaan. Dengan nilai ekonomi di atas Rp 150 triliun setahun, timbulan sampah sesungguhnya merupakan sumber pendapatan jika dikelola dengan baik. Karena itu, pemerintah diimbau melibatkan pelaku usaha, kaum milenial yang memiliki entrepreneurship, dan masyarakat. Selain sebagai sumber pendapatan, pengelolaan sampah secara profesional adalah langkah nyata